Mexintv,com.Kupang – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) DPRD Kota Kupang, Roy Ratu Riwu Kaho, S.H., angkat bicara terkait kisruh dualisme kepengurusan Palang Merah Indonesia (PMI) di Kota Kupang. Ia menilai langkah Pemerintah Kota (Pemkot) membentuk kepengurusan PMI baru tidak menghormati keberadaan struktur PMI yang telah sah dan memiliki masa bakti 2024–2029.
“Sudah ada PMI dengan masa bhakti 2024 hingga 2029. Harusnya Pemkot melihat ini sebagai sesuatu yang final dan sah. Jangan malah menciptakan konflik baru yang justru mencederai semangat kemanusiaan,” tegas Roy dalam keterangannya, Rabu (5/6/2025)
Lebih lanjut, Roy meminta agar Pemkot bersikap tegas dan jujur dalam menyikapi polemik ini. Ia menyoroti pernyataan Wakil Wali Kota Kupang, Serena Francis, yang menyebut bahwa Ketua PMI harus berlatar belakang dokter dan bukan dari kalangan politisi.
“Kalau Pemkot berpegang pada AD/ART PMI, tunjukkan di mana dalam aturan itu menyatakan bahwa Ketua PMI harus seorang dokter dan bukan politisi. Kalau tidak ada dasar hukumnya, maka jangan dipaksakan. Katakan benar kalau memang benar, dan salah kalau memang salah,” ujarnya dengan tegas.
Roy menilai, sebagai pemimpin, Pemkot seharusnya menunjukkan sikap bijak layaknya orang tua yang menenangkan rumah, bukan justru memperkeruh keadaan.
“Pemkot harus mampu menjadi penengah yang adil dan bijaksana, bukan pihak yang menambah konflik. PMI ini organisasi kemanusiaan, bukan ladang kepentingan,” tambahnya.
Di akhir pernyataannya, Roy menekankan pentingnya transparansi dan ketegasan dalam berorganisasi, khususnya dalam konteks lembaga sekelas PMI yang memiliki peran strategis dalam pelayanan kemanusiaan..(Tim)
